Kerapatan TAHTA Hukum Adat Nusantara Gelar Pertemuan di Medan, Bahas Pemetaan Masyarakat Adat dan Sinergi dengan BPN

masukkan script iklan disini

Kerapatan TAHTA Hukum Adat Nusantara Gelar Pertemuan di Medan, Bahas Pemetaan Masyarakat Adat dan Sinergi dengan BPN

Medan, 13 September 2025– Kerapatan TAHTA Hukum Adat di Nusantara melalui jajaran pengurus dan tokoh adat menggelar pertemuan penting di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/9). Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi dan pengarahan kepada para panglima serta perwakilan masyarakat adat, khususnya dalam upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat di bawah naungan OPTIMIS SUMUT.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Lintas Sektoral Kerapatan TAHTA Hukum Adat Nusantara, Drs. Anshari, M.Si, bersama Dato' Hafiz memberikan pengarahan strategis kepada Panglima Patumbak Tuan Sahata H. agar segera melakukan pemetaan masyarakat adat di wilayahnya. Pemetaan ini dinilai penting sebagai dasar perjuangan hak-hak masyarakat adat dan langkah awal menuju penguatan posisi hukum serta sosial masyarakat adat di Sumatera Utara.

“Pemetaan ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa masyarakat adat kita tidak kehilangan haknya. Kita akan terus perjuangkan aspirasi mereka melalui jalur yang sah dan bermartabat,” ujar Dato' Hafiz.

Pertemuan yang berlangsung di kawasan Selambo ini juga menjadi persiapan menghadapi pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdangdan mitra terkait. Agenda tersebut akan membahas persoalan hak tanah masyarakat adat serta penyelarasan kebijakan antara adat dan negara.

Turut hadir dalam kesempatan ini sejumlah tokoh penting, antara lain:

Dato' Fadli Adil Haberham,

Tengku Ahmad Syafi’i Pangeran Sultan Serdang, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta, M.A., selaku Pembina IMO Sumut.

Selain itu, para tokoh adat juga menyempatkan diri menghadiri undangan di Jabal Noer, Asrama Haji Medan, yang merupakan acara keluarga Ketua IMO Sumut. Momentum ini sekaligus memperkuat silaturahmi antara jajaran Kerapatan TAHTA Hukum Adat Nusantara dengan Kesultanan Langkat dan berbagai elemen organisasi masyarakat adat di Sumatera Utara.

“Kolaborasi antara adat, organisasi masyarakat, dan institusi negara sangat diperlukan. Dengan semangat persatuan, kita optimis masyarakat adat akan memperoleh perlindungan dan pengakuan yang lebih kuat,” tambah Drs. Anshari, M.Si.

Melalui OPTIMIS SUMUT, Kerapatan TAHTA Hukum Adat Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda depan dalam memperjuangkan masyarakat adat, menjaga warisan leluhur, serta memperkuat sinergi adat dan negara demi masa depan yang lebih berkeadilan.(TIM)